Samadi (Anggota Bidang Politik Aliansi BEM kabupaten Malang)
Pemerintah Kabupaten Malang beberapa waktu terakhir menegaskan bahwa perekonomian daerah menunjukkan tren positif. Narasi ekonomi yang menghijau terus digaungkan seiring dengan rilis data penurunan angka kemiskinan. Secara statistik, memang ada perbaikan yang bisa ditunjukkan kepada publik. Namun pertanyaan mendasarnya sederhana di bagian mana ekonomi benar benar menghijau ketika ribuan rumah tangga justru runtuh karena tekanan finansial.
Data Badan Pusat Statistik mencatat angka kemiskinan Kabupaten Malang pada Maret 2025 sebesar 8,78 persen atau sekitar 235.630 jiwa. Angka ini menurun dibandingkan tahun sebelumnya dan sering dijadikan indikator keberhasilan pembangunan. Penurunan sekitar 4.510 jiwa dari tahun sebelumnya dipandang sebagai sinyal membaiknya daya beli dan meningkatnya kesejahteraan. Di atas kertas, grafik memang tampak menurun. Presentasi terlihat meyakinkan. Laporan terasa optimistis.
Namun realitas sosial memperlihatkan wajah yang berbeda. Data dari Pengadilan Agama Kabupaten Malang menunjukkan lebih dari 5.000 perkara perceraian sepanjang 2025. Faktor ekonomi menjadi alasan dominan dalam banyak gugatan. Ketidakmampuan memenuhi nafkah, penghasilan yang tidak stabil, serta beban biaya hidup menjadi pemicu utama keretakan rumah tangga. Angka ini bukan sekadar statistik hukum, melainkan cerminan tekanan ekonomi yang masih kuat di tingkat keluarga.
Jika ekonomi benar benar menghijau, seharusnya tekanan finansial dalam rumah tangga berkurang. Jika kemiskinan benar benar menurun secara substansial, seharusnya konflik akibat kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi ikut mereda. Namun fakta perceraian justru menunjukkan bahwa banyak keluarga masih berjuang keras untuk bertahan. Penurunan dari 9 persen ke 8 persen memang berarti secara metodologi statistik ada perbaikan. Tetapi apakah perbaikan itu terasa di dapur dapur rumah tangga.
Garis kemiskinan dihitung berdasarkan standar kebutuhan minimum. Seseorang yang sedikit berada di atas garis tersebut tidak lagi tercatat sebagai miskin meskipun kehidupannya tetap serba terbatas. Keluarga yang berada tipis di atas batas itu sangat rentan terhadap kenaikan harga pangan, biaya sekolah, dan kebutuhan kesehatan. Ketika pendapatan tidak stabil dan perlindungan sosial terbatas, tekanan dalam rumah tangga mudah berubah menjadi konflik berkepanjangan.
Kabupaten Malang memiliki struktur ekonomi yang banyak bergantung pada sektor informal, pertanian, serta usaha kecil. Banyak kepala keluarga bekerja dengan pendapatan harian atau musiman. Dalam kondisi seperti itu, fluktuasi kecil saja dapat mengguncang stabilitas rumah tangga. Statistik makro bisa membaik karena sejumlah indikator naik, tetapi kesejahteraan mikro belum tentu ikut terkonsolidasi.
Fenomena perceraian akibat faktor ekonomi menjadi alarm sosial yang serius. Anak anak yang terdampak perceraian menghadapi risiko psikologis dan ekonomi yang tidak ringan. Jika tren ini terus berlangsung, maka persoalan sosial baru akan muncul dan berpotensi menghambat pembangunan jangka panjang. Pembangunan ekonomi yang tidak disertai penguatan ketahanan keluarga hanya akan menghasilkan pertumbuhan yang rapuh.
Karena itu, klaim ekonomi yang menghijau perlu diuji bukan hanya melalui persentase kemiskinan yang menurun, tetapi melalui stabilitas kehidupan keluarga. Apakah lapangan kerja yang tersedia benar benar memberikan pendapatan layak. Apakah upah yang diterima cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar tanpa memicu konflik. Apakah kebijakan ekonomi menyentuh rumah tangga paling rentan.
Penurunan angka kemiskinan menjadi 8,78 persen pada 2025 memang layak dicatat. Namun ketika lebih dari 5.000 pasangan berpisah dalam satu tahun dengan alasan ekonomi, publik berhak bertanya kembali tentang kualitas pertumbuhan tersebut. Ekonomi tidak cukup hanya terlihat hijau di grafik. Ekonomi harus terasa aman di dalam rumah. Tanpa itu, pembangunan hanya akan indah di laporan, tetapi menyisakan luka di kehidupan keluarga masyarakat Kabupaten Malang.
*Samadi
*Penulis merupakan Koordinator Bidang Analisis Kebijakan Publik dan Advokasi Inisiatif Pemuda
