Polemik administrasi surat perjalanan dinas Wakil Bupati Kabupaten Malang memperlihatkan wajah politik daerah yang sesungguhnya. DPRD bergerak cepat. RDP tertutup digelar. Interpelasi diwacanakan. Fraksi-fraksi saling menunjukkan kekuatan politiknya di ruang publik. Semua tampak begitu serius, begitu berani, dan begitu lantang ketika yang dipersoalkan menyangkut lingkar kekuasaan elite pemerintahan.
Namun pada saat yang sama, masyarakat kembali dipaksa menyaksikan kenyataan pahit bahwa keberanian politik tersebut seolah hanya muncul ketika kepentingan kelompok elite mulai terusik.
Ketika persoalan dana HOK tebu yang menyangkut hak petani, uang negara, dan dugaan potensi penyimpangan mencuat ke publik, suasana justru berubah sunyi. Tidak ada tekanan politik besar. Tidak ada gebrakan pengawasan yang mengguncang. Tidak ada kegaduhan yang menunjukkan bahwa DPRD benar-benar berdiri bersama masyarakat kecil.
Ironi ini membuka pertanyaan yang jauh lebih besar daripada sekadar polemik surat menyurat. Sebenarnya DPRD Kabupaten Malang hari ini bekerja untuk siapa. Untuk rakyat atau untuk menjaga keseimbangan kepentingan kelompok politiknya masing-masing.
Publik bisa melihat dengan jelas bagaimana energi politik DPRD begitu besar ketika yang disentuh adalah konflik di sekitar pusat kekuasaan. Persoalan administrasi surat bahkan mampu memicu RDP tertutup dan wacana interpelasi. Tetapi ketika menyangkut nasib petani dan dugaan persoalan dana publik yang dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat bawah, keberanian itu perlahan menghilang.
Keadaan ini menimbulkan kesan kuat bahwa orientasi politik DPRD bukan lagi pada penderitaan masyarakat, melainkan pada bagaimana menjaga pengaruh, posisi tawar, dan kepentingan kelompok elite di lingkar kekuasaan daerah.
Dana HOK bukan persoalan kecil yang bisa dianggap sepele. Di dalamnya terdapat hak masyarakat, penggunaan anggaran negara, hingga potensi permainan administrasi yang jika benar terjadi akan merugikan rakyat kecil. Tetapi persoalan seperti ini tampaknya tidak cukup menarik untuk dijadikan panggung politik besar karena tidak berkaitan langsung dengan pertarungan kekuasaan elite.
Inilah wajah politik yang paling berbahaya dalam demokrasi daerah. Ketika lembaga yang seharusnya menjadi wakil rakyat justru lebih sibuk menjaga stabilitas kelompok dan kepentingan politiknya sendiri dibanding memperjuangkan kepentingan umum.
Lebih ironis lagi, pembahasan polemik surat dilakukan secara tertutup. Publik akhirnya semakin curiga bahwa yang sedang berlangsung bukan semata pengawasan pemerintahan, melainkan pertarungan pengaruh antar kelompok politik yang dibungkus atas nama fungsi kontrol DPRD.
Jika DPRD benar-benar ingin menunjukkan keberpihakan kepada rakyat, maka keberanian politik itu seharusnya hadir secara konsisten dalam seluruh persoalan publik, bukan hanya muncul ketika konflik menyentuh elite kekuasaan.
Rakyat Kabupaten Malang tidak membutuhkan wakil rakyat yang hanya gaduh dalam perebutan pengaruh politik. Masyarakat membutuhkan DPRD yang mampu berdiri di atas kepentingan kelompoknya sendiri dan berani menjadikan kepentingan publik sebagai orientasi utama pengawasan pemerintahan.
Karena ketika DPRD lebih fokus menjaga kekuasaan kelompoknya daripada memperjuangkan masyarakat, maka demokrasi daerah perlahan kehilangan maknanya sebagai alat perjuangan rakyat.
Oleh: Samadi
Penulis Adalah Koordinator Biro Analisis Kebijakan Publik & Advokasi Inisiatif Pemuda, Sekaligus Anggota Bidang Politik Aliansi BEM Kabupaten Malang
